Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang di Indonesia. BPN bertugas melaksanakan pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, serta penerbitan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. BPN kini terintegrasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Berikut adalah Pengadaan Konsultan Perorangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Selain mengurus legalitas lahan, BPN memiliki peran strategis dalam pengaturan tata ruang dan penanganan sengketa pertanahan. Lembaga ini berfungsi mengawasi penggunaan tanah agar sesuai dengan peruntukannya, guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Melalui fungsi pengawasan ini, BPN berupaya meminimalisir konflik agraria yang sering terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan lahan.

Dalam upaya modernisasi pelayanan, BPN kini gencar mengimplementasikan transformasi digital melalui sistem Sertifikat Tanah Elektronik (Elektronik-Sertifikat). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat keamanan data pertanahan dari risiko mafia tanah. Dengan sistem terintegrasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan secara lebih praktis dan akuntabel melalui platform digital resmi pemerintah.

Pengadaan Konsultan Perorangan sebagai Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Tahun 2026

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melaksanakan Rekrutmen Konsultan Perorangan sebanyak 2 (dua) orang untuk ditugaskan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali.

Ketentuan pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut:

Konsultan Perorangan GTRA 2026

Persyaratan Administratif :

• Surat lamaran yang ditandatangani olch pelamar;
• Salinan e-KTP yang masih berlaku atau surat keterangan perekaman e-KTР;
• Salinan ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dan transkrip nilai yang dilegalisir;
• Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari aplikasi Online Single Submission (OSS) dengan KBLI 63111;
• Terdaftar dan terverifikasi pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (e-SIKAP);
• Pasfoto terakhir berwarna ukuran 4×6 latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
• Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dsb);
• Surat keterangan kerja dan rekomendasi tempat kerja sebelumnya (jika ada);
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (setelah dinyatakan lulus seleksi);
• Surat Keterangan Sehat dari dokter (setelah dinyatakan lulus seleksi);
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening (setelah dinyatakan lulus seleksi).
• Surat Pernyataan Pakta Integritas.
• Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta.
• Dokumen Penawaran Teknis yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pengadaan.

Keterangan :

• Bentuk dokumen persyaratan administrasi ada pada Dokumen Pengadaan.