Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga negara independen yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia bagi perempuan di Indonesia. Lembaga ini resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998, kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Saat ini, Komnas Perempuan membuka informasi lowongan kerja dan rekrutmen terbaru bagi masyarakat yang berminat bergabung.

Keberadaan Komnas Perempuan berawal dari desakan masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan, kepada pemerintah agar negara bertanggung jawab dalam merespons serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Desakan tersebut muncul sebagai reaksi atas tragedi kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan etnis Tionghoa dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 di sejumlah kota besar di Indonesia.

Seiring waktu, Komnas Perempuan berkembang menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang memenuhi standar umum sebagaimana tertuang dalam The Paris Principles. Peran aktif yang dijalankan menjadikan Komnas Perempuan sebagai rujukan bagi berbagai pihak dalam memperkuat mekanisme HAM guna mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional.

Saat ini, Komnas Perempuan membuka kesempatan seleksi magang bagi individu yang ingin berkontribusi dan bergabung dengan posisi sebagai berikut:

Asisten Koordinator Bagian Advokasi Kebijakan Perempuan Pekerja

Persyaratan :

• Berpendidikan minimal S1 diutamakan dari bidang Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik.
• Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang relevan, khususnya dalam advokasi kebijakan isu ketenagakerjaan dan kesetaraan gender.
• Memiliki pengalaman dan kemampuan mengelola program yang didukung oleh anggaran hibah maupun APBN.
• Memiliki kemampuan analisis kebijakan, legal drafting, dan menyusun rekomendasi atau usulan perubahan kebijakan.
• Menguasai isu-isu hak asasi perempuan dan kekerasan berbasis gender terutama dalam konteks perempuan pekerja, serta memiliki pengetahuan dan keberpihakan tentang prinsip- prinsip keadilan berperspektif korban.
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berjejaring secara strategis dengan berbagai pihak — lembaga pemerintah, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan mitra akademik — untuk mendukung kegiatan lobi, koordinasi lintas bidang, serta diseminasi hasil advokasi kebijakan.
• Sanggup melakukan perjalanan sewaktu-waktu, bekerja di lapangan dalam situasi mendesak, serta memiliki ketahanan dan fleksibilitas tinggi dalam menjalankan tugas advokasi kebijakan.
• Memiliki kemampuan membuat rencana kerja dan anggaran sesuai kebutuhan arah program kerja.
• Memiliki kemampuan menulis, membuat laporan (baik laporan substantif maupun laporan administrasi keuangan), dan membuat kerangka acuan kegiatan.
• Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia baku dan kemampuan dalam bahasa Inggris yang baik.
• Penempatan Kantor Komnas Perempuan (Menteng, Jakarta Pusat)